Krisis pangan akibat perubahan iklim dan perang global telah menyebar ke seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini ditandai dengan melonjaknya harga-harga pangan pokok seperti beras, gandum, kedelai, jagung dan lain-lain.
- Beri Guntur Kue Ulang Tahun, Megawati Ingin Tunjukkan Hubungan Mereka Baik-baik Saja
- Sekjen Hasto Menepi dari Hiruk-pikuk Politik dengan Naik Gunung Sanghyang
- Fahri Hamzah Minta Aurat Demokrasi Harus Dijaga
Baca Juga
Data The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) pada tahun 2023 angka kelaparan penduduk dunia mencapai 691 hingga 783 juta jiwa.
Sedangkan Food and Agriculture Organization (FAO), mengungkapkan angka kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi menempati posisi kedua tertinggi di kelompok negara ASEAN, setelah Timor Leste.
Namun jika dilihat dari segi jumlah penduduk, angka kelaparan Indonesia menempati peringkat puncak di ASEAN, Sebanyak 16,2 juta orang kelaparan di Indonesia.
Hal ini menjadi sorotan Willi Muchlisien. Calon legislatif DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Siak dan Pelalawan dari Partai Perindo tersebut menjelaskan, mitigasi untuk mengatasi ancaman krisis pangan adalah dengan menekankan perbaikan tata kelola pangan untuk mencapai goals Kedaulatan Pangan.
Menurutnya, kedaulatan Pangan itu sendiri berarti memiliki kemampuan memproduksi pangan secara mandiri.
"Contohnya di Provinsi Riau ini kita memiliki Kecamatan Bunga raya, Kabupaten Siak sebagai sentra penghasil beras terbesar di Provinsi Riau, ke depan kita perlu memperluas wilayah-wilayah yang memproduksi pangan di Riau ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan," katanya.
Pria disapa akrab Bang WM ini menyatakan, jika di Provinsi Riau melimpah produksi pangan, maka Riau bisa memenuhi kebutuhan pangan provinsi tetangga.
Walaupun pemerintah menyarankan masyarakat agar beralih mengkonsumsi ketela, ubi-ubian, sorgum atau porang, kata Bang WM, merubah kebiasaan sehari-hari masyarakat mengkonsumsi nasi sebagai menu utama makanan orang Indonesia tidaklah mudah dapat diterima masyarakat.
"Menutup keran ekspor dan membuka impor pangan selebar-lebarnya bukan lah solusi, yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita mulai saat ini mulai menata tata kelola produksi pangan kita menjadi berdaulat sebagai solusi terbaik jangka panjang kita agar berkesinambungan tidak ada kekhawatiran lagi akan masalah pangan dan kelaparan," tegasnya.***
- Survei SSI: Pemilih Gerindra Solid Dukung Prabowo Subianto
- KPU RI: Hampir Seluruh Parpol Miliki Data Ganda
- Sebelum Buka Mukerwil PPP Riau, Mardiono Kunjungi Ponpes Babussalam Pekanbaru
